TERKAIT PENGHAPUSAN UPTD: KADIS PENDIDIKAN TAKALAR BUANG HANDUK KE ORTALA.

MHP. Takalar. Polemik tentang penghapusan UPTD Disdik pada Sembilan Kecamatan di Kabupaten Takalar hingga saat ini masih menimbulkan polemik dan perbincangan, setidaknya pada lingkup (mantan) UPTD itu sendiri.

Beberapa kalangan menganggap keputusan yang di lakukan kadis Pendidikan Kabupaten Takalar Muh. Darwis sangat gegabah dan tergesah-gesah untuk tidak menganggarkan sembilan UPTD itu pada  anggaran  tahun ini. Pada hal daerah lain tentang hal penghapusan ini belum ada yang menindak lanjuti. Dan Cuma Kadias Pendidikan Takalar yang pertama melakukannya dan konon untuk seluruh Indonesia. Dan yang lebih fatal adalal keluarnya Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 11 tertanggal 3 Januari 2018. Tanpa dikuatkan oleh Peraturan Gubernur Sulsel. Tapi hanya sebuah surat balasa dari permohonan konsultasi.

Arifuddin (Mantan) Kepala UPTD Disdik Pattallassang, yang di dampingi juga oleh mantan Kepala UPTD Galsel dan Polsel. Menghadap Kadis Pendidikan Muh. Darwis di ruang kerjanya, mempertanyakan kelanjutan nasib dari eks pegawai UPTD yang kini telah di hapus lewat Perbup tersebut.

“ Kami mempertanyakan nasib kami setelah adanya pembekuan UPTD, karena kami takut di bilang makan gaji buta tanpa ada kegiatan yang kami lakukan bersama jajaran kami.” Ungkap Arifuddin. Kepada Kadis Pendidikan.

“ Sebelum keluar aturan, tetaplah saja di Kantor UPTD masing-masing sambil kita menunggu apa aturan selanjutnya.” Harap Muh. Darwis di hadapan Tiga perwakilan mantan kepala UPTD.

Selanjutnya Muh. Darwis selaku Kadis memperlihatkan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2018 tentang Pencabutan atas Peraturan BupatiNomor. 09.a Tahun 2014 tentang pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten takalar serta uraian dan Fungsinya, juga Peraturan Bupati Nomor.20 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan tata Kerka Unit Pelaksana Teknis satua Pendidikan Formal, Sekolah Dasar negeri Pada Dinas Pendidikan.

Selain memperlihatkan Perbup diatas. Kadis Pendidikan Muh. Darwis juga memperlihatkan Peraturan Bupati takalar no.21 Tahun 2018. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah menengah Pertama negeri Pada Dinad Pendidikan, serta Peraturan Bupati takalar no.22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan. “ kami hanya menjalankan apa yang kaji oleh Ortala dan Keuangan. Jadi kalau mau lebih jelas tanyakan langsung sama ortala.” Himbau kadis Pendidikan Takalar.

Dengan fakta tersebut pembubaran UPTD Disdik pada Sembilan Kecamatan di kabupaten Takalar terkesan sangat di paksakan lantaran tidak di dukun oleh Peraturan Gubernur yang penguatkan Peraturan Bupati.(Red)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*